Sejarah Korea Selatan secara resmi dimulai ketika pembentukan negara Korea Selatan pada 15 Agustus 1948, meskipun Syngman Rhee telah mendeklarasikan pembentukannya di Seoul pada 13 Agustus.
Setelah Penjajahan Jepang di Korea yang berakhir karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia II tahun 1945, Korea dibagi menjadi dua wilayah berdasarkan garis 38 derajat lintang utara sesuai dengan perjanjian yang diadakan oleh PBB. Uni Soviet di bagian utara dan Amerika Serikat
di bagian selatan. Uni Soviet dan Amerika Serikat tidak berhasil
mencapai kesepakatan mengenai implementasi penyatuan Korea. Hal ini
mengakibatkan pembentukan pemerintahan yang terpisah dengan
masing-masing pemerintah mengklaim memiliki wilayah resmi atas seluruh
Korea.
Sejarah Korea Selatan dalam perkembangannya diwarnai oleh
pemerintahan yang demokratis dan otokratis secara bergantian. Republik
pertama yang awalnya diklaim sebagai pemerintahan yang demokratis lama
kelamaan menjadi otokratis hingga akhirnya jatuh pada tahun 1960.
Republik kedua yang benar-benar demokratis harus dijatuhkan oleh rezim
militer yang otokratis dalam waktu yang singkat. Republik keenam
merupakan pemerintahan yang stabil dan menganut asas demokrasi liberal.
Peristiwa sebelum kemerdekaan
Deklarasi Kairo pada bulan Desember 1943 oleh Sekutu yang tergabung
atas Inggris, Cina dan Amerika Serikat, menyatakan bahwa Korea akan
dibebaskan dari penjajahan Jepang dan akan menjadi negara merdeka "pada
waktunya, walaupun presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt
memiliki rencana yang berbeda untuk Korea, rakyat Korea menerjemahkan
arti "pada waktunya" sebagai "saat dimana Perang Pasifik berakhir dan
kekuasaan Jepang disingkirkan dari Korea".
Kemerdekaan
Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan penyerahan
tanpa syarat kepada Tentara Sekutu dan kemerdekaan yang telah lama
diharapkan rakyat Korea akhirnya tiba. Pada hari itu, para pemimpin
negara, termasuk Yeo Un-hyeong,
membentuk Komite Persiapan untuk Pendirian Negara Korea. Berbagai
aktivitas diselenggarakan di seluruh negeri untuk mendukung persiapan
itu. Para pejuang kemerdekaan yang berjuang di luar negeri kembali ke
Korea.
Namun, Amerika Serikat memiliki rencana untuk membagi Semenanjung Korea sepanjang pararel ke-38 menjadi dua zona operasi militer untuk Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Lebih lanjut, rencana Amerika Serikat sebenarnya adalah bukan
menjadikan Korea negara merdeka sesegera mungkin setelah merdeka.
Malahan Roosevelt ingin menjadikan Korea sebagai negara di bawah
Perwalian Sekutu selama 35 tahun setelah bebas dari Jepang. Jendral
R.Hodge, komandan AS di Korea, mengerahkan Pemerintahan Militer
Bersenjata AS (US Army Military Goverment) dan menjadikan Korea bagian
selatan sebagai daerah di bawah peraturan militer Amerika Serikat.
Bangsa Korea sangat kecewa dan geram. Perasaan simpati mereka terhadap
Amerika Serikat langsung dingin.
Pembagian dan pendudukan asing atas Korea
Hal yang kembali menimbulkan kemarahan rakyat Korea terhadap Sekutu adalah Kebijakan Moskow pada bulan Desember 1945. Sekutu bertemu di Moskow
dan membuat rencana pembentukan Komisi Gabungan Amerika Serikat - Uni
Soviet guna mendirikan pemerintahan di Korea dan mengendalikannya di
bawah perwalian 5 tahun. Rencana ini ditolak rakyat Korea yang
menganggap hal tersebut merupakan pelecehan terhadap usaha dan
perjuangan mereka untuk merdeka dari penjajahan selama 36 tahun. Rakyat
Korea melakukan protes besar-besaran di seluruh negeri untuk menentang
Kebijakan Moskow, namun di awal 1946, komunis di Korea Utara dan Korea
Selatan mendukung kebijakan tersebut karena ditekan oleh Uni Soviet.
Sebanyak 2 juta orang yang menentang rencana tersebut mengungsi dari
Korea bagian utara ke selatan. Selama periode 1946 sampai 1948, otoritas
Soviet memberikan dukungan penuh kepada pemimpin komunis Kim Il-sung.
Kim yang datang ke Korea dengan pasukan Uni Soviet telah menjadi boneka
komunis yang berpengaruh di Korea bagian utara. Setelah menyingkirkan
semua organisasi nasionalis, Kim Il-sung menjadi pemimpin Pemerintahan
Korea Sementara di bawah kendali Uni Soviet. Dengan pengaruh negara
komunis tersebut, Kim Il-sung mengkomuniskan Korea Utara. Pada masa
pemerintahan Amerika Serikat, prinsip-prinsip demokrasi
diperkenalkan di pihak Korea Selatan. Namun begitu, tentara nasional
tidak mendukung kebijakan AS. Demokrasi yang dibawa AS meningkatkan
pertumbuhan organisasi-organisasi sosial dan politik, tak terkecuali
bagi pendukung komunis. Saat Partai Komunis Korea, yang mengubah namanya
menjadi Partai Buruh Korea Selatan,
menghasut gerakan buruh, mencetak uang palsu dan terlibat dalam
aktivitas ilegal, Pemerintahan Militer AS menekan dan memaksa mereka
pergi ke Korea Utara. Namun, banyak pendukung komunis bergerak di bawah
tanah dan terus menyebabkan masalah-masalah politik dan ekonomi yang
pelik di Korea Selatan. Korea Selatan saat itu dipimpin oleh Syngman Rhee, yang ditunjuk AS sebagai pemimpin Pemerintahan Sementara Korea.
Pendirian Republik Korea
Amerika Serikat meminta bantuan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa pada bulan September 1947 mengenai nasib Korea Selatan selanjutnya. Majelis Agung PBB membuat resolusi pada bulan November untuk membentuk dan mengirim UNTCOK (United Nations Temporary Commision on Korea)
atau Komisi Sementara PBB di Korea untuk mengadakan pemilu dan
merancang pemerintahan yang resmi guna mengakhiri pendudukan asing atas
Korea. Rakyat Korea menginginkan diakhirinya pendudukan asing atas
negara mereka secepat mungkin dan mendukung rencana PBB. Rencana ini
juga didukung oleh tokoh nasionalis seperti Syngman Rhee
dan pendukungnya. Pemilu diadakan pada tanggal 10 Mei 1948. Pada
tanggal 15 Agustus 1948, Republik Korea sah berdiri. Syngman Rhee
mengambil sumpah jabatan sebagai presiden pertama Republik Korea (Korea
Selatan). Sementara itu, Korea Utara mulai melaksanakan rencana di bawah
Uni Soviet dan menangkat Kim Il-sung sebagai presiden Republik
Demokratik Rakyat Korea (DPRK) pada bulan September 1948.
Perang Korea
Ancaman Korea Utara
Pemerintah Korea Selatan meminta agar Amerika Serikat tetap
menempatkan pasukannya lebih lama. Namun AS menarik pasukannya di akhir
musim panas tahun 1949, meninggalkan 96.000 tentara Korea Selatan yang
tak terlatih dan miskin persenjataan dengan hanya 500 orang penasehat
militer AS. Lain halnya dengan Korea Utara yang menerima bantuan
perlengkapan militer yang besar, yaitu 200 jet tempur dan 500 tank
sebelum menarik pasukannya. Selain itu, 2500 orang penasehat militer
Soviet masih tinggal untuk melatih 175.000 pasukan Korea Utara. Pada
bulan Juni 1950, jumlah pasukan Korea Utara telah tumbuh menjadi 200.000
orang. Dengan pertumbuhan kekuatan militer dan dukungan Soviet, Korea
Utara meningkatkan ancaman untuk menumbangkan Korea Selatan.
Meletusnya perang
Pada tanggal 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara menyerbu Korea Selatan
dari banyak front di sepanjang paralel ke-38. Rezim Kim Il-sung
didukung penuh oleh Cina dan Uni Soviet. Pasukan Korea Utara menduduki
Seoul pada hari ketiga perang dan perlahan melancarkan serangan ke arah
selatan. Dua hari kemudian, pasukan AS mendarat dan membantu Korea
Selatan. Setelah itu, 16 negara mengirimkan tentaranya sebagai pasukan
PBB ikut berperang di pihak Korea Selatan. Pasukan Korea Selatan terus
mundur ke selatan semenanjung sampai September 1950. Dengan partisipasi
pasukan PBB, Korea Selatan melancarkan serangan balasan dan menduduki
sebagian besar wilayah semenanjung pada pertengahan Oktober. Korea Utara
mendapat bantuan dari tentara Cina yang berjumlah besar sehingga Perang
Korea kini menjadi ajang konfrontasi antara kapitalis yang dipimpin AS
dan sosialis Uni Soviet. Karena bantuan Cina, pihak Korea Selatan dan
pasukan PBB kembali mundur. Kedua belah pihak "mandek" di sepanjang
paralel ke-38 dan tidak mungkin lagi bisa bergerak maju. AS dan Uni
Soviet memulai perundingan gencatan senjata dalam setahun pertama
perang. Namun, kedua pihak terus melancarkan serangan pada dua tahun
berikutnya demi ambisi memenangkan perang. Di akhir perang, total korban
tewas mencapai 4,5 juta jiwa.
Akhir perang
Pada tanggal 25 Juli 1953, persetujuan gencatan senjata
ditandatangani, walaupun Korea Selatan yang menginginkan pertempuran
terus dilanjutkan untuk merebut seluruh semenanjung, menolak
menandatanganinya. Kedua pihak juga gagal menyetujui hubungan untuk
berdamai.
Hasil gencatan senjata adalah dijadikannya Zona Demiliterisasi Korea
yang merupakan garis depan pertempuran sebagai tembok pembatas antar
negara. Ambisi Korea Utara untuk menaklukkan Korea Selatan telah gagal,
namun perang telah merusak fasilitas umum di Korea Selatan. Sekitar 2
juta orang Korea Utara melarikan diri ke selatan. Pada tahun 1954,
perjanjian keamanan antara AS dan Korea Selatan disahkan dan dengan
perjanjian itu, bantuan militer AS ke Korea Selatan dimulai guna
memperkuat angkatan bersenjatanya. Perang yang dimulai oleh Korea Utara
hanya membuat rakyat Korea Selatan menjadi semakin anti-komunis.
Republik Pertama pasca Perang Korea
Revolusi April
Pada tanggal 19 April 1960, para mahasiswa melakukan demonstrasi
besar-besaran di ibukota sebagai bentuk protes terhadap upaya presiden
Syngman Rhee yang tetap mempertahankan kedudukan karena melakukan
kecurangan dalam pemilu yang telah dilakukan pada 15 Maret 1960. Ia
telah memperpanjang masa kepemimpinannya dua kali lewat amandemen
konstitusional tahun 1952 dan 1954. Mahasiswa menuntut agar hasil pemilu
tersebut dibatalkan. Polisi melepaskan tembakan dan memicu bentrokan
dengan mahasiswa yang didukung oleh masyarakat dan militer. Tentara
diperintahkan oleh pemerintah untuk bergerak saat polisi sudah tidak
mampu lagi untuk menghalangi para pendemo yang berkumpul di depan kantor
kepresidenan, namun tentara mengabaikan perintah tersebut. Dalam
Revolusi April, total 184 orang tewas dan 6000 terluka karena bentrokan
dengan polisi. Presiden Rhee dan kabinetnya bubar dan Republik Pertama
pada April 1960. Revolusi ini merupakan perjuangan hak asasi manusia
rakyat Korea yang pertama dalam sejarah Korea dan juga sebagai bentuk
perjuangan demokrasi rakyatnya.
Kudeta Militer Mei
Dua badan legislatif baru dari Majelis Nasional mengamandemen
konstitusi dan memilih Yun Po-sun sebagai presiden. Presiden Yun
menunjuk Chang Myon sebagai perdana menteri. Dengan begitu, berdirilah
Republik Kedua pada bulan Juli 1960. Pemerintahan yang baru dan Partai
Demokrat yang berkuasa masih belum mampu untuk meningkatkan kondisi
perekonomian, menunjukkan kepemimpinan politik atau mengendalikan
pengaruh Komunis di Korea Selatan. Ancaman dari Korea Utara meningkat
ketika keadaan pemerintahan jadi sangat lemah dalam mengendalikan
permasalahan-permasalahan dalam negeri.
Takut akan ancaman yang semakin sering dari Korea Utara, Jendral Park
Chung-hee melakukan revolusi militer pada tanggal 16 Mei 1961. Park
Chung-hee yang mendirikan junta berhasil mengembalikan stabilitas
sosial. Dua buah partai baru lahir, yaitu Partai Republik Demokrasi dan
Partai Demokrasi Baru. Rencana Pengembangan Ekonomi 5 Tahun dimulai pada
tahun 1962.
Periode industrialisasi dan kemajuan ekonomi
Mulai tahun 1962, Korea Selatan melaksanakan rencana ekonomi dengan
meminjam dana dari negara lain. Yang pertama dilakukan adalah
memproduksi barang dengan menggunakan mesin dan material impor untuk
kemudian diekspor. Dalam periode ini, berbagai sarana industri dibangun
dan pemerintah membuat kebijakan yang mempermudah masuknya investasi
asing. Ditambah dengan tenaga kerja yang sangat terampil, Korea Selatan
bisa membuat produk yang menyaingi produk dari negara industri. Pada
tahun 1970-an, industri berkembang ke bidang kimia berat. Ekspor
produk-produk kimia berat meningkat pesat pada periode ini.
Republik Kelima
Pada tahun 1979, Presiden Park Chung-hee terbunuh dan periode
Republik Keempat berakhir. Pemerintahan kemudian beralih ke tangan
jenderal bernama Chun Doo-hwan. Di bawah konstitusi baru, Jenderal Chun
terpilih sebagai presiden Republik Kelima. Naiknya Chun diikuti
ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan transisi yang demokratis.
Awal periode ini diwarnai dengan peristiwa Pergerakan Demokratisasi Mei
yang terjadi di Gwangju.